Kota Malang, www.beritamadani.co.id – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menghadiri kegiatan peluncuran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2024, serta Pekan Panutan Lunas PBB, yang berlangsung pada Senin pagi (29/1/2024), bertempat di Balai Kota Malang, Jl. Tugu No.1 Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Acara ini diselenggarakan oleh Bapenda Kota Malang dan dihadiri oleh kurang lebih 150 orang yang turut dihadiri Pj Wali Kota Malang Dr.Ir.Wahyu Hidayat, M.M., Danlanal Malang Kolonel Laut (KH/W) Rinanda Sintasari, S.Sos., M.Tr.A.P., Dandim 0833/ Kota Malang Letkol Arm Aris Gunawan, DanLanud Abdulrachman Saleh Malang diwakili oleh Kapekas Abdulrachman Saleh Malang Letkol Sudiyantoro, Kapolresta Malang Kota diwakili oleh Kapolsek Klojen Kompol Syabain Rahmad Kusriyanto, S.H., S.I.K., Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, S.E., M.M., Kepala Bapenda Kota Malang, Dr. Handi Priyanto, A.P., M.Si., Sekda Kota Malang Ir. Erik Setyo Santoso, M.T., Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Kota Malang M. Iqbal Firdaozi, S.H., M.H., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, S.E., M.M., Jajaran Camat dan lurah se-Kota Malang, Para Kepala Sekolah Kota Malang dan Jajaran OPD se-Kota Malang.
Dalam sambutan Pj Wali Kota Malang, Dr.Ir.Wahyu Hidayat, M.M., menyampaikan Kegiatan ini, tentu merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai semangat kerja Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan penerimaan daerah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
“Karena setiap keberhasilan langkah pembangunan daerah di segala sektor, Sangat tergantung pada perolehan Penerimaan Daerah, salah satunya dari Pajak bumi dan bangunan (PBB).
Perlu saya sampaikan disini bahwa berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, perolehan Pajak Daerah Pemerintah Kota Malang khususnya PBB pada tahun 2023 sebesar 100,26% atau 73.190.850.966,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam Rupiah), dari target 73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar).
Pada Tahun ini, kita masih menargetkan sama besar dengan tahun kemarin yakni 73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar), dan menjadi sebuah kebanggaan, ternyata mulai tanggal, 2 Januari sampai dengan 25 Januari 2024, telah ada wajib pajak yang melakukan kewajibannya membayar PBB sehingga telah tercapai realisasi sebesar 1.752.746.305,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima Rupiah). Hal ini menunjukkan adanya antusias dan kesadaran tinggi dari masyarakat Kota Malang dalam membayar PBB, meski SPPT PBB belum dibagikan.”
Sementara itu Made, menyampaikan pentingnya pembayaran PBB untuk pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat. “Kami mendukung penuh kegiatan ini sebagai wujud partisipasi aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan Kota Malang melalui wajib pajak yang taat,” tutur Made.
Made pun berharap apa yang menjadi usulan Dewan bisa direalisasikan yaitu; penghapusan pajak bagi warga yang membayar dibawah Rp.30.000, karena kalau dihitung tidak mempengaruhi yang signifikan.
Acara peluncuran ditandai dengan penyerahan simbolis SPPT PBB Tahun 2024 kepada perwakilan wajib pajak. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam memotivasi warga untuk membayar pajak tepat waktu dan juga menunjukkan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB.
Tak hanya seputar Pajak, dalam acara yang bertema sinergi dan harmoni ini, juga dilakukan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Pemberian santunan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab moral Pemerintah dan masyarakat terhadap anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Peluncuran SPPT PBB Tahun 2024 dan Pekan Panutan Lunas PBB berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang hadir, dan diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik di Kota Malang,” tutup Made. (Yuni)
