Malang, www.beritamadani.co.id – Rapat paripurna terkait jawaban Wali Kota Malang untuk menjawab pandangan umum fraksi tentang LLAJ digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Malang, pada Jum’at (19/5/2023).
Dewan menilai jawaban yang diberikan Pemkot Malang dalam agenda pembacaan jawaban terkait Ranperda LLAJ masih bersifat normatif. Salah satu perhatian Dewan adalah jawaban mengenai fasilitas Uji KIR, dimana kenyataannya masyarakat masih belum banyak merasakan secara penuh fasilitas yang ada.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, pihaknya akan segera membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk memperdalam jawaban-jawaban Wali Kota Malang. Dari Pansus tersebut, akan dianalisis, bagian mana yang perlu menjadi evaluasi bersama.
“Tadi disampaikan bahwa pertama, tentang fasilitas Uji KIR dan beberapa lainnya, tapi kenyataan di masyarakat masih belum merasakan fasilitas itu. Nah disinilah yang nantinya akan kita pantau, sebenarnya aturannya yang salah, sosialisasinya yang kurang, atau implementasi di lapangan yang kurang,” terang Made setelah selesai Rapat Paripurna.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko saat mewakili Wali Kota Malang menjelaskan, jawaban-jawaban yang disampaikan merupakan upaya Pemkot Malang. Yaitu upaya bersama menata Kota Malang agar lebih baik.
“Di sini ada keinginan yang sama dalam rangka menegakkan Perda menata Kota Malang, khususnya masalah lalu lintas. Penegakan hukum, penertiban bagi yang melanggar parkir, dan sebagainya,” jelas Wakil Wali Kota Malang saat diwawancarai www.beritamadani.co.id.
“Dewan akan membentuk Pansus, dan itu adalah forum yang akan dipercaya oleh Lembaga DPRD dalam rangka pembahasan lebih lanjut. Kami siap untuk mengikuti rapat dengan Pansus dan masalahnya harus dijelaskan,” pungkas politisi Golkar yang asli Arema ini. (Yuni)
