Kabupaten Kediri, www.beritamadani.co.id– Tepat satu tahun pada Sabtu, 26 Februari 2022, Bupati Hanindhito Himawan Pramana memimpin Kabupaten Kediri. Menjabat di tengah kondisi pandemi Covid-19, menjadi tantangan bagi kepala daerah baru dalam mengelola pemerintahan untuk menjalankan program pembangunan, termasuk realisasi janji politiknya.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang akrab disapa Mas Dhito berusaha melewati situasi pandemi Covid-19. Satu per satu janji politiknya mulai terealisasikan. Dimulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM) sampai pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Diantaranya program Bisyaroh, salah satu bentuk bantuan insentif yang diberikan kepada Guru Agama non formal seperti Guru Madin. Pemberian Bisyaroh ini merupakan realisasi janji politiknya dan pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
“Saya masih ingat betul ada satu hal pada saat saya kampanye yang itu menancap betul di kepala saya dan saya tidak akan pernah lupa. Karena ini sudah soal kesejahteraan orang-orang yang membangun moral bangsa ke depannya,” ucap Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu.
Selain Guru Agama non formal, insentif diberikan pula untuk GTT/PTT mulai tingkat PAUD, SD, sampai SMP. Pemberian insentif itu bentuk komitmen dari Bupati berusia 29 tahun itu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru.
Ia menyadari, masih ada kekurangan dari program yang dijanjikan itu. Seperti Bisyaroh yang diberikan pada 7.139 guru pada 2021 dimungkinkan belum mencakup semua guru. Untuk itu, pihaknya meminta pendataan ulang terus dilakukan sehingga mereka yang belum ter-cover dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan insentif.
Di bidang seni budaya, sebagai ruang berkreasi pelaku seni, dalam kepemimpinan Mas Dhito, Pemkab Kediri membangun Gedung Kesenian dan Kebudayaan yang berlokasi di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Ia juga telah mengukuhkan Pengurus Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.
Keberadaan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri itu diharapkan dapat menjadi pengayom bagi pegiat seni dan budaya. Selain itu, keberadaannya diharap dapat memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Kediri.
Janji politik lain yang mulai direalisasikan Mas Dhito, terkait pengadaan Mobil Siaga bagi Pemerintah Desa. Akhir tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kediri mulai menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kediri, untuk kegiatan pengadaan Mobil Siaga.
“Dengan adanya Mobil Siaga ini, diharapkan pelayanan kepada warga semakin baik. Terutama dalam mengakses layanan kesehatan, Mobil Siaga ini bisa digunakan untuk mengantarkan ke rumah sakit,” pesan Bupati Kediri.
Selain tiga program itu, bidang pelayanan publik tak kalah penting. Mas Dhito melakukan terobosan dalam pelayanan pengurusan Admintrasi Kependudukan (Adminduk) seperti KTP, KK, akta kelahiran.
Proses pengurusan yang sebelumnya banyak dikeluhkan warga karena proses yang lama, saat ini dipercepat melalui program satu hari jadi lebih dekat atau yang disingkat “Sahaja Lekat” dan “Sahaja Online”.
Kemudian dibidang Pemerintahan, Mas Dhito melakukan reformasi birokrasi. Sistem transaksi keuangan yang bersumber dari APBD diterapkan sistem Tansaksi Non Tunai (TNT). Digitalisasi sistem pembayaran ini untuk mencegah tindak pidana korupsi dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.
Kemudian, terkait pemerintahan desa, pengisian perangkat desa dikembalikan menjadi kewenangan kepala desa. Namun demikian, Pemkab Kediri tetap mempunyai fungsi monitoring dan evaluasi.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Hukum Universitas Islam Kadiri Dr. Zainal Arifin menilai sejak dicanangkan Pemerintahan yang good governance, kepemimpinan yang dikatakan mampu itu harus efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab.
Dia melihat langkah yang telah diambil Mas Dhito itu sudah sesuai dengan konsep pemerintahan yang good governance dan clean governance. Bahkan, ia menyebut Bupati Kediri termasuk pemimpin yang transparan kepada publik.
“Saya mengikuti Bupati Kediri itu membuka informasi kepada pers, dan tidak semua kepemimpinan itu mengajak kekuatan ke keempat dalam pilar demokrasi itu,” terangnya.
Zainal Arifin yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri itu menegaskan, apa yang dilakukan Mas Dhito termasuk bentuk lompatan dalam kepemimpinan. (Kominfo Kab. Kediri)
