Kediri, www.beritamadani.co.id – Pemerintah Kota Kediri terus berinovasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, khususnya dalam sistem pembayaran retribusi kebersihan. Melalui Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DLHKP), Pemerintah Kota menggandeng Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memungut retribusi dari pelanggan BUMD.

Kepala DLHKP Kota Kediri, Imam Muttakin, mengatakan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi dalam pemungutan retribusi sampah.

“Untuk pembayaran retribusi sampah, kami bekerja sama dengan PDAM untuk penarikan khusus pelanggan PDAM,” kata Imam Muttakin, Kepala DLHKP Kota Kediri, saat Sosialisasi Lomba Zero Waste di Hutan Kediri Joyoboyo, Kamis, 5 Juni 2025.

Sebelumnya, DLHKP melakukan penarikan retribusi pelanggan PDAM secara manual dengan mengandalkan petugas lapangan yang melakukan penagihan langsung ke rumah warga.

“Selama ini, kami sering melakukan penagihan door to door. Baik melalui petugas gerobak maupun petugas kami dengan memberikan tilang. Saat ini, kami sedang berupaya untuk bekerja sama dengan PDAM,” terang Imam.

Imam menambahkan, dengan sistem baru ini, pelanggan PDAM akan otomatis membayar retribusi kebersihan bersamaan dengan tagihan air. Dana tersebut selanjutnya akan langsung masuk ke kas daerah (kasda) Pemerintah Kota Kediri.

“Kalau di rumahnya sudah ada jaringan PDAM, kalau sudah bayar, itu sudah masuk ke rekening biaya kebersihan. Itu yang masuk ke kas Pemkot Kediri,” katanya.

Sistem digital ini hanya berlaku untuk pelanggan PDAM. Sementara untuk warga yang belum menjadi pelanggan, penarikannya masih dilakukan secara manual.

“Kecuali yang bukan pelanggan PDAM, kami tetap tarik secara manual. Kerja sama saat ini baru bisa dilakukan dengan PDAM,” imbuhnya.

Retribusi kebersihan akan dicantumkan sebagai item tambahan di struk pembayaran air milik pelanggan PDAM.

“Nantinya akan menjadi satu dokumen, tinggal tambah item retribusi kebersihan saja,” kata Imam.

DLHKP menargetkan kebijakan ini akan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan daerah.

“Kami harapkan ada peningkatan, karena sekarang semua sudah digital. Kami harapkan bisa mencapai Rp 30-40 juta per bulan,” katanya.

Kebijakan ini juga dinilai sebagai solusi atas rendahnya kesadaran warga dalam membayar retribusi kebersihan. Besaran retribusi kebersihan di Kota Kediri ditetapkan sebesar Rp 2.000 untuk rumah tangga sederhana dan Rp 5.000 untuk rumah tangga sedang.

Sementara itu, berdasarkan data DLHKP Kota Kediri, target retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.920.427.000, dan realisasinya mencapai Rp 2.492.096.359. Untuk tahun 2025, targetnya diturunkan menjadi Rp 1.836.927.200, dengan realisasi hingga Mei 2025 mencapai Rp 1.257.415.521.(Dhe Panggah)