Malang, www.beritamadani.co.id – Dalam penyampaiannya saat Rapat Paripurna, Wali Kota Malang menyelaraskan visi misi dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wahyu Hidayat menerangkan, penyusunan RPJMD harus diselaraskan dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yakni mewujudkan Kota Malang yang Mbois Berkelas.

“RPJMD adalah kewajiban, jadi turunan dari RPJP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang) yang memang harus kita lakukan. Dan ini adalah penjabaran dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,” papar Wahyu.

Wahyu menjelaskan, saat ini sudah memasuki tahapan penjelasan terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD. Nota kesepakatan awal akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD sebelum memasuki tahap selanjutnya.

Setelah penyempurnaan rancangan awal RPJMD, dilakukan konsultasi dengan gubernur, forum perangkat daerah dan Musrenbang RPJMD. Setiap tahapan menghasilkan rekomendasi dan masukan sebagai bahan rancangan akhir RPJMD yang akan dibahas kembali bersama DPRD.

“Ini adalah tahapan keenam, dan kita akan bahas dengan DPRD. Baru kemudian ada kesepakatan bersama dan kita sampaikan kepada Pemprov,” ujarnya.

Masih menurut Wahyu, penyusunan visi misi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang. Kemudian visi mewujudkan Kota Malang Mbois  Berkelas serta Dasa Bakti Unggulan itu harus diselaraskan dalam RPJMD.

“Penjabarannya harus seperti itu. Jadi kita breakdown baik dari RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan RPJP Kota Malang. Kemudian kita selaraskan dalam RPJMD sehingga otomatis visi misi masuk dalam RPJMD,” pungkas Wahyu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat diwawancarai menerangkan, penyelarasan visi misi dengan RPJMD harus saling berkaitan. Pasalnya, penjabaran visi misi berasal dari satu konsep.

“Jadi tidak bisa memisahkan satu visi dengan visi misi yang lain. Harus dilakukan secara bersamaan, secara paralel untuk dapat mewujudkan visi misi yang utuh,” ucap politisi PDIP ini.

Masih menurut Mia, dirinya menyambut baik, adanya masukan-masukan dari setiap fraksi. Ia juga menyoroti masukan dari fraksi PKB terkait banyaknya trotoar rusak dan minimnya keberadaan trotoar bagi pejalan kaki di Kota Malang.

“Pastinya hal itu akan masuk ke dalam program yang ada di RPJMD berkaitan dengan tata kota untuk mewujudkan kenyamanan di Kota Malang. Kami akan melihat seperti apa breakdown dari RPJMD itu ke dalam pos penganggaran atau APBD dari tahun ke tahun,” pungkas wanita berkacamata ini (Yuni)