Malang, www.beritamadani.co.id – DPRD Kota Malang mengelar rapat kordinasi bersama PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan beserta jajarannya. Rakor yang dipimpin oleh Ketua dewan sementara I Made Diana Kartika ini ada 11 prioritas yang dipaparkan Iwan Kurniawan.
Pj Wali Kota Iwan Kurniawan paparkan 11 kegiatan prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk tahun 2025. Paparan itu disampaikan pada Rakor Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025, Selasa (10/9/2024).
Adapun 11 kegiatan prioritas Pemkot Malang diantaranya yakni; revitalisasi Pasar Besar, penyelenggaraan Porprov Jatim 2025, pembangunan TPS, penanganan banjir di Suhat.
Selanjutnya ada penyediaan lahan parkir Kayutangan, pengembangan MCC, rehabilitasi sekolah SD dan SMP, Bansos terpadu, realisasi anggaran, optimalisasi PBB hingga rehabilitasi Alun Alun Kota Malang.
Iwan Kurniawan menjelaskan, bahwa 11 kegiatan prioritas itu didapat dari hasil pemetaan atau identifikasi isu dan menampung sejumlah persoalan dari OPD terkait.
“Saya bersyukur ada ruang dan waktu untuk bisa mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang ada. Baik dari masyarakat, OPD hingga hari ini di DPRD,” terang Iwan saat diwawancarai awak media.
Iwan juga mengapresiasi kepada anggota DPRD Kota Malang banyak memberikan masukan. Tentunya masukan kepada masalah yang perlu menjadi prioritas utama.
“Ini luar biasa, momennya sangat tepat dan beberapa masukan sangat konstruktif,” ucap Iwan.
Salah satu kegiatan prioritas Pemkot Malang yang perlu segera mendapat perhatian yakni soal pengembangan tempat pembuangan sampah (TPS). Sebab dari total 57 kelurahan, hanya ada 51 TPS di Kota Malang.
“Alhamdulillah tadi pak Ketua sementara (DPRD Kota Malang) ini akan menjadi prioritas utama untuk menangani TPS TPS yang ada,” imbuh Iwan.
Sementara itu, Pimpinan Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan pihaknya sepakat dengan 11 kegiatan prioritas Pemkot Malang 2025 tersebut. Bahkan menurutnya, 11 program prioritas itu sangat bagus untuk perkembangan Kota Malang.
“11 prioritas ini tak bisa diambil satu-satu. Harus simultan dijalankan. Tentu 11 ini kan akan terbagi di 28 OPD,” ucap Made.
Made pun menyebut bahwa DPRD Kota Malang juga menyoroti Porprov IX Jatim 2025. Karena anggaran yang diperlukan mencapai Rp 51 miliar. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan ada Rakor khusus membahas Porprov 2025.
Buat Rakor khusus di KONI, karena anggarannya tidak kecil. Jadi pelu hati hati dalam pemanfaatannya. Saya sepakat ini diserahkan ke Disporapar,” tutup Made setelah acara rakor berakhir. (Yuni)
