Malang, www.beritamadani.co.id – DPRD Kota Malang gelar paripurna penyampaian pendapat fraksi terhadap perubahan APBD tahun 2024. Dari enam Fraksi yang paling menarik adalah pertanyaan dari Fraksi PKS yang menyoroti terkait piutang Pemkot Malang tahun 2023 yang mencapai Rp326 miliar 75 juta 635 ribu. Pj Wali Kota Malang sebut piutang tersebut saat ini sudah pada fase pembersihan.

DPRD Kota Malang mempertanyakan strategi dan upaya Pemkot Malang dalam mencapai targetnya. Mengingat banyak penambahan anggaran di mayoritas OPD, sedangkan tahun sebelumnya tidak mampu tercapai.

Ahmad Fuad Rahman menyampaikan, piutang daerah tahun 2023 sebesar Rp326 miliar 75 juta 635 ribu. Diperkirakan akhir tahun 2024 akan bertambah menjadi  Rp340 miliar 480 Juta 424 Ribu.

“Jumlah piutang ini perlu menjadi perhatian Pemkot Malang, perlu mengambil langkah strategis. Jangan sampai piutang daerah semakin menumpuk dan membebani neraca keuangan daerah. Terus piutang pajak yang menjadi porsi terbesar dalam piutang daerah,” ucap Fuad saat membacakan tanggapan dari PKS.

Menanggapi pendapat fraksi PKS ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat saat diwawancarai www.beritamadani.co.id  menerangkan, semuanya sudah dibahas dengan jelas di KUPA-PPAS sebelumnya. Jawabannya akan diberikan pada paripurna selanjutnya, Jumat (9/8/2024) yang akan datang.

“Terkait piutang, itu merupakan tanggungan alokasi kewenangan dari pusat ke daerah yang belum selesai. Sudah beberapa tahun lalu dan sekarang masuk pada fase pembersihan. Kebetulan terakumulasi dianggaran tahun ini, sehingga terkesan besar,” tutup Wahyu Hidayat. (Yuni)

Previous post DPRD Kota Malang Gelar Paripurna Penyampaian Penjelasan Pj Wali Kota Terkait APBD Perubahan
Next post Bupati Kediri Semua Pendidik Taman Posyandu akan Terima Insentif pada 2025