Kota Malang, www.beritamadani.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kurang jeli terkait persoalan pembebasan lahan di Jalan Ki Ageng Gribig menuju exit tol Madyopuro yang hingga saat ini belum beres.

Hal itu lantaran ada kesan tarik ulur atas proses konsinyasi yang diajukan melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang.

Kalau kita amati sebenarnya, polemik tersebut sudah hampir masuk ke babak akhir yakni saat pembacaan putusan oleh PN Kota Malang pada Kamis (2/11/2023) lalu. Namun tiba-tiba Pemkot Malang malah mencabut permohonan konsinyasi pada detik akhir menjelang pembacaan putusan.

“Ini terbukti Pemkot Malang kurang jeli untuk melihat, padahal kita menginginkan untuk kepentingan publik masyarakat, lakukan saja. Jangan pernah takut digugat,” jelas Made, Kamis (9/11/2023) setelah memimpin Sidang Paripurna.

Apalagi terkait polemik tersebut, DPRD Kota Malang juga membentuk panitia khusus (pansus). Dan pansus pun juga telah memberikan rekomendasi tenggat waktu bahwa pada, 20 September 2023 lalu, seharusnya konsinyasi itu sudah beres.

“Sekarang sudah tanggal 9 November, sudah hampir 2 bulan belum dilaksanakan. Kenapa kita terus mendorong itu, sebenarnya untuk kepentingan yang lebih besar,” tegas politisi asal Pulau Dewata ini.

Made menjelaskan, bahwa tidak masalah jika dalam penyelesaian polemik tersebut ada proses gugat menggugat. Sekalipun yang tergugat adalah Pemkot Malang dan juga  termasuk DPRD Kota Malang sebagai turut tergugat. Menurut Made itu bagian dari proses penyelesaian untuk kepentingan yang lebih besar.

“Ngak apa-apa Pemkot digugat karena yang digugat bukan perorangan melainkan Pemkot. DPRD ikut tergugat monggo (silakan-red). Begitu pengadilan menentukan bahwa kita salah dan harus membayar, ya dibayar. Jangan ada banding. Sudah saya berikan sinyal seperti itu, sebenarnya butuh ketegasan dan keberanian,” papar Made.

Made pun menyebut bahwa si pemilik lahan atau ahli waris juga telah mempersiapkan diri. Dan menurutnya jika bangunan itu dibongkar, juga tidak akan mengganggu aktivitas lainnya. Namun lagi-lagi hal yang disesalkan adalah Pemkot Malang kurang jeli dalam mencermati secara detil permasalahan ini.

“Kita sedikit menyesalkan kenapa strategi hukum kita agak kurang jeli. Ditarik, dikembalikan lagi, terkesan ada keragu-raguan. Selama untuk kepentingan masyarakat, jangan pernah takut. Itu kan yang dilawan perorangan, jadi kepentingan yang lebih besar lah, yang lebih prioritas,” imbuhnya.

Masih menurutnya, tentu kebijakan tidak dapat memuaskan seluruh masyarakat Kota Malang. Namun setidaknya, kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah, manfaatnya bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Malang.

“Memuaskan seluruh masyarakat Kota Malang gak akan bisa. Tapi bagaimana sebagian besar masyarakat Kota Malang ini yang menikmati hasil kebijakan kita. Sebelum memasukkan dokumen harusnya betul-betul diperhatikan, jangan sampai kurang karena ini Pemerintah. Namanya Pemerintah itu isinya orang-orang pinter di situ,” pungkas Made. (Yuni)

Previous post <strong>Program Studi Desain Produk Paramadina Gelar “PERKARA” di Kampus Cipayung</strong>
Next post <strong>FITMA Gelar Tinju Internasional Malang Boxing Is Back</strong>