Malang, www.beritamadani.co.id – DPRD Kota Malang mengundang Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Rapat koordinasi ini membahas tentang beberapa program yang belum tuntas di Pemerintahan Kota Malang. Berlangsung di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (27/9/2023).
Rapat koordinasi tersebut menjadi jembatan bagi Wahyu Hidayat untuk menyampaikan beberapa program prioritas selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang. Pada kesempatan tersebut Ia juga menyampaikan beberapa poin yang akan dikerjakan kedepan.
“Dari Pemerintah Pusat, program prioritas yang akan kami kerjakan yakni; penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pelayanan public, dan pengendalian inflasi. Sedangkan program prioritas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni pemanfaatan Gedung Malang Creative Centre (MCC),” ujarnya.
Wahyu Hidayat juga mengatakan mengenai bagaimana bisa menduduki bangku depan, dan ikut serta pada rapat koordinasi tersebut. “Saya diusulkan oleh DPRD untuk bisa duduk di sini. Saya harapkan bisa semakin berkualitas kolaborasi kedepan. Mungkin kemarin ada yang kurang, kami harapkan ada hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif,” imbuhnya.
Pada saat diwawancarai media, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, S.E., M.M., mengatakan bahwa Rapat Fraksi DRPD Kota Malang sudah menghasilkan, dan usulan para Anggota DPRD diterima oleh pusat. “Pak Wahyu ini dengan lantang menyampaikan bahwa tanpa usulan DPRD, dia tidak akan berada di sini. Kami dari awal, memang salah satu yang kita usulkan adalah Pak Wahyu,” tegasnya.
Made juga menambahkan bahwa Anggota DPRD menginginkan kali ini berbeda dengan Wali Kota terdahulu. “Bedanya seperti apa? Bedanya yaitu Pak Wahyu ini tidak berkampanye, tidak diusulkan oleh partai politik dan tidak ada pendananya, sehingga Pak Wahyu bisa langsung bekerja berkolaborasi,” imbuhnya.
Setelah rapat koordinasi diselenggarakan, Made menyampaikan, Legislatif akan mengundang kembali Wahyu Hidayat untuk rapat, bertemu dengan Pimpinan Fraksi, yang bertujuan untuk membicarakan langkah strategis menghabiskan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Besok kami minta waktu lagi untuk bertemu dengan pimpinan fraksi tujuannya agar SILPA sekecil mungkin. Malam ini saya langsung bahas evaluasi APBD perubahan dari Gunbernur Jawa Timur agar Senin bisa dilaksanakan. Nah, sebelum dieksekusi pada Senin itulah, kami ingin ingatkan agar serapan anggarannya dimaksimalkan,” pungkasnya. (Tamaya Elok/IAIN Ponorogo)