Kota Malang, www.beritamadani.co.id – Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Malang ingin Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi solusi efektif dalam mendongkrak minat Warga Kota Malang dalam membaca, dan datang ke perpustakaan. Dari hal tersebut terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh masing-masing Fraksi DPRD Kota Malang, terhadap Ranperda, dalam Rapat Paripurna yang beragendakan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Malang, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Selasa (13/12/2022).
Lea Mahdarina mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, indeks minat baca masyarakat Kota Malang mencapai angka 3,04. Menurutnya, hal ini perlu ditingkatkan melalui pelayanan yang maksimal. “Penerapan strategi dan visi literasi Kota Malang harus berjalan secara konkret, guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Malang yang andal,” ucapnya.
Dirinya menambahkan, permasalahan perpustakaan secara keseluruhan didasari oleh masih kurangnya hasrat masyarakat untuk berkunjung. Sehingga branding-nya harus dilakukan penyesuaian dengan lebih memahami Kaum Milenial dan Generasi Z.
“Satu sisi dari permasalahan perpustakaan dituntut untuk update dengan membuat spot digital agar instagramable. Ada koleksi lebih variatif, literasi yang menyenangkan, dan berbagai inovasi kekinian,” tuturnya.
Senada dengan pendapat Fraksi PDIP, Fraksi PKS menuntut Pemerintah Kota Malang untuk mengembangkan perpustakaan di tempat-tempat publik dengan tema rekreatif. Seperti di mal, destinasi wisata dan budaya, serta pedestrian, seperti di Kawasan Kayutangan Heritage.
“Dapat dilakukan dengan membuat corner baca dengan bahan pustaka tentang sejarah dan budaya, serta informasi yang berkaitan dengan Kota Malang,” pinta juru bicara Fraksi PKS.
Selanjutnya, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia memandang, keberadaan perpustakaan digital harus terus digalakan, sebagai upaya mengembalikan minat baca masyarakat. “Sejauh mana perpustakaan digital yang ada di Kota Malang, dan bagaimana akselerasinya dimasa mendatang,” seru perwakilan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia.
Masih dalam upaya pengembangan minat baca dan perpustakaan, Fraksi Partai Golkar menyerukan bahwa sumber daya, pelayanan serta pengelolaan perpustakaan harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pustakawan dan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi. “Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Kota Malang untuk terus melakukan inovasi-inovasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan,” tutup juru bicara Golkar.
Dalam rangka memperkuat literasi masyarakat melalui peningkatan akses pengetahuan, pihaknya merasa perlu untuk menyediakan bahan bacaan di tempat-tempat umum, baik cetak maupun digital, dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional dan berbasis aplikasi digital.
Selanjutnya, Hartatik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan perpustakaan merupakan agent of change dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta berperan sebagai penghubung masa lalu, masa sekarang hingga masa yang akan datang. “Untuk itu Fraksi PKB meminta penjelasan terkait kesiapan, strategi ataupun target yang akan dilakukan Pemerintah Kota Malang sehingga perpustakaan hadir dan bermanfaat bagi masyarakat,” tanyanya.
Hartatik juga menanyakan skema apa yang akan diterapkan agar masyarakat gemar membaca di era serba digital ini. Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya perpustakaan yang ideal, menarik dan menginspirasi. “Untuk mewujudkan perpustakaan yang ideal dan menarik tersebut, kendala apa yang ditemui Pemerintah Kota Malang? tanya politisi PKB ini.
Terakhir, Fraksi Partai Gerindra menuntut koleksi perpustakaan daerah harus diperbanyak. “Termasuk menetapkan dan berkoordinasi terhadap kegiatan kebijakan koleksi, penilaian terhadap ketentuan pengguna koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan kebijakan, dan pemeliharaan koleksi,” paparnya. (Yuni)
