Kota Malang, www.beritamadani.co.id – Pemerintah Kota Malang akan melakukan penyesuaian NJOP PBB Tahun 2023, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang menyatakan bahwa “Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya”.

Maka pada tahun 2023 Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, kembali melakukan penyesuaian Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di hampirseluruh wilayah Kota Malang mengikuti perkembangan harga property yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, setelah pada tahun 2021 dan tahun 2022 juga dilakukan penyesuaian di beberapa objek PBB saja.

Disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, berbeda dengan penyesuaian pada tahun–tahun sebelumnya, penyesuaian NJOP tahun 2023 tidak diikuti dengan kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Karena sesuai dengan ketentuan :

  1. Pasal 24 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan disebutkan bahwa “Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat……mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.”
  2. Pasal 2 huruf b Peraturan Wali Kota Malang Nomor 15 Tahun 2013 disebutkan bahwa “Wali Kota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:…..mengurangkan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, atau STPD PBB Perkotaan.”

Maka Wali Kota melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Malang akan memberikan stimulus kepadama syarakat sebesar kenaikan PBB terutang. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 15 Tahun 2013.

Ditegaskan oleh Dr. Handi Priyanto, A.P.,M.Si., bahwa penyesuaian NJOP PBB ini meski tidak berdampak pada pembayaran PBB namunakan berdampak pada penerimaan pajak dari sektor BPHTB. Dengan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dari sektor BPHTB maka akan menambah dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah.

“Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Malang tengah melakukan persiapan untuk cetak massal PBB tahun 2023 yang akan didistribusikan pada awal tahun 2023,“ tambah Kabapenda Kota Malang. (Zn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post <strong>Rapimnas GMNI Arjuna Dendy di Yogyakarta Akan Dilaporkan ke Bareskrim Polri</strong>
Next post <strong>Disematkan Baret Merah Kopassus, Kapolri: Jangan Ragukan Sinergisitas TNI-Polri Jaga NKRI</strong>