Kota Malang, www.beritamadani.co.id – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 telah digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang.
Dalam agenda sidang paripurna penjelasan Wali Kota Malang tersebut, H. Sutaji menyampaikan gambaran tentang proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
“Berdasarkan perkembangan berbagai kondisi, baik ekonomi makro nasional, regional, dan daerah, kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah, penetapan target dan prioritas pembangunan daerah, khususnya dinamika penganggaran untuk penanganan akibat Pandemi Covid-19. penanganan inflasi akibat kenaikan BBM, persiapan Pemilihan Umum dan PILKADA serentak tahun 2024 yang harus dipersiapkan tahun 2023,” ujar H. Sutiaji.
Secara umum, Sutiaji juga menjelaskan proyeksi rancangan APBD TA 2023, bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2.393.554.031.778,00.
“Rinciannya dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.179.181.683.130,00. Dan Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp 1.133.063. 257. 273. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 81.309.091.375, 00,” papar orang nomor satu di Pemkot Malang ini.
Selain itu, H. Sutiaji juga menuturkan, dalam pos belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.578.616.351.778,00. Yang mana terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.
“Sedangkan Pembiayaan Daerah dirinci, yakni untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 196.250.000.000,00 dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah direncanakan penganggaran sebesar Rp 11.187.680.000, 00,” rincinya.
Terakhir ia berharap, Ranperda mengenai APBD TA 2023 segera mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD Kota Malang.
“Sehingga APBD TA 2023 dapat ditetapkan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dapat dilaksanakan pada awal tahun 2023 yang nantinya berdampak terhadap masyarakat,” kata pria asli Lamongan ini.
Bahkan, ia menerangkan, beberapa pos belanja tersebut nantinya juga akan difokuskan ke dalam berbagai pembangunan infrastruktur. Di mana proyek-proyek tersebut diantaranya bakal direalisasikan untuk perbaikan jalan.
“Infrastruktur tahun 2023, kebanyakan pada jalan. Namun, banyak juga yang berkaitan dengan penanganan sampah, dan itu rutinitas,” katanya.
Lebih lanjut disampaikannya, terkait dengan rencana pembangunan Alun-Alun Tugu Kota Malang, tidak dianggarkan dalam APBD 2023. Karena, itu nantinya akan masuk dalam pembahasan pembangunan Alun-alun di Kecamatan Kedungkandang.
“Untuk pembangunan Alun-Alun Kedungkandang, masih belum tentu. Karena, status tanahnya masih dalam proses hukum. Sehingga, belum dianggarkan ditahun 2023,” tandasnya
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, juga menyampaikan bahwa Alun-alun Tugu Kota Malang, juga tidak dianggarkan dalam APBD 2023.
“Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kita sampaikan untuk pembangunan pedestrian juga sekalian tamannya. Totalnya belum tahu, perkiraan sekitar Rp 7 miliar. Itu pun, gabung pedestrian taman Rp 3,8 miliar dan pedestrian Rp 4,1 miliar,” ungkap Made.
Tak hanya itu, untuk belanja barang dan jasa, yang akan digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur jalan di Kota Malang. Pihaknya berharap, agar Pemkot Malang nantinya bisa melakukan perawatan jalan beserta gorong-gorong, agar meminimalisir terjadinya banjir.
” Total anggaran di DPUPRPKP sebesar Rp 400 miliar. Itu untuk rehabilitasi jalan,” pungkasnya. (Yuni)
