Kota Malang, www.beritamadani.co.id – Setelah melalui beberapa kali rapat paripurna, akhirnya pengajuan prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2023 disetujui dan disahkan sebesar Rp1.6 triliun (satu triliun enam juta rupiah). Pasca rapat paripurna, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menjelaskan bahwa besaran angka tersebut sudah melalui perhitungan dan kajian yang mendalam dari organisasi perangkat daerah (OPD) bersama sejumlah pihak lain yang dilibatkan.

Dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ini, Sutiaji juga menyampaikan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. Seperti penyelesaian pembangunan Pasar Blimbing, Pasar Gadang, serta Alun-Alun Kedungkandang.

Terkait hal tersebut Wali Kota Sutiaji juga sudah melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang dan mendapat pendampingan dari tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk sumber PAD Kota Malang sekitar 83 persen masih berasal dari pajak. Sedangkan untuk program pembangunan secara umum dalam waktu dekat, Sutiaji pun mengaku akan mengajukan pinjaman lunak kepada pemerintah pusat yang ter alokasi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sehingga untuk rencana pembangunan kedua pasar rakyat tersebut diharapkan selesai secepatnya, agar ekonomi masyarakat juga terus bergeliat.

“Walaupun kita sepakat dan menyetujui untuk dibahas di R-APBD banyak catatan-catatan dari enam fraksi. Semua memberikan catatan-catatan yang nantinya perlu penyempurnaan pada saat pembahasan R-APBD. Artinya sekarang ini kebijakannya sudah kita setujui dengan pagu anggaran selanjutnya akan diimplementasikan kedalam program-program kegiatan,” tutur orang nomor satu di Pemkot Malang ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang yang juga Ketua Badan Anggaran, I Made Riandiana Kartika mengatakan, proyeksi PAD Kota Malang tersebut masih bisa berubah, tergantung dari kondisi di masyarakat. Seperti alokasi anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan Rp129 miliar, dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2023 nantinya akan ditambahkan sekitar Rp20 miliar, jelas politisi PDIP ini. (Yuni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post <strong>Turnamen Sepak Bola Piala Bupati Kediri Tahun 2022 Resmi Dibuka oleh Mas Dhito</strong>
Next post <strong>Mas Dhito Minta Petugas Jangan Kendor, Target Imunisasi 83.519 Anak di Kabupaten Kediri</strong>