Sutiaji Memberikan Penjelasan KUA PPAS pada Rapat Paripurna DPRD Kota Malang

Kota Malang, www.beritamadani.co.id – Wali Kota Malang, Drs.H.Sutiaji memberikan penjelasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Malang. Senin (1/8/2022).

Sutiaji mengatakan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022, sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2022, dimana APBD tersebut telah ditetapkan dengan Perda Kota Malang No.6 tahun 2021.

Selain itu Wali Kota Malang ini juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, seiring perjalanan waktu, Pemerintah Daerah juga perlu mempertimbangkan kebijakan dari Pemerintah Pusat, ataupun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait transfer keuangan daerah.

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi alokasi anggaran yang ditransfer kepada Pemkot Malang, dimana alokasi tersebut telah ditetapkan Pemkot Malang dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Beberapa alokasi anggaran yang mengalami perubahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat, serta Bantuan Khusus Keuangan dari Provinsi Jawa Timur.

Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Sutiaji menerangkan bahwa Pemkot Malang juga melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur.

“Salah satu bagian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Pemda tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2021. Kemudian akan dimanfaatkan kembali dan menjadi bagian dalam proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022,” jelasnya.

Disamping itu, Sutiaji juga menjelaskan, bahwa pada awal April 2022 di Indonesia terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sapi dan kambing, yang mengakibatkan menurunnya sektor perekonomian dari bidang peternakan. Terlebih kasus tersebut terjadi menjelang Hari Raya Iduladha yang mana menjadi kekhawatiran yang serius bagi peternak dan warga yang akan melakukan ibadah qurban. Sebagai langkah pengendalian wabah tersebut, Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa kebijakan khusus untuk dilaksanakan oleh Pemda. (Yuni)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Positive SSL