Kabupaten Kediri, www.beritamadani.co.id – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Dodi Purwanto menerima aspirasi mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu (13/4/2022).

Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kediri menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah.

“Rabu 13 April pukul 18.20 WIB, saya telah menerima enam tuntutan yang tadi sudah dibacakan (mahasiswa) dan malam ini juga, saya bersama dengan Pak Dodi dan Pak Kapolres (Kediri) akan langsung berembuk untuk membuatkan surat, termasuk nanti terkait tuntutan-tuntutan yang mungkin bisa langsung saya sampaikan kepada menteri terkait,” kata Mas Bup Dhito di hadapan para mahasiswa.

Adapun enam tuntutan mahasiswa yang dibacakan saat aksi tersebut adalah menuntut pemerintah daerah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyengsarakan rakyat, lalu menuntut pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kediri untuk menjamin ketersediaan pertalite ron 90 di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.

Ketiga, menuntut pemerintah memperbaiki sistem tata niaga barang dan jasa, menstabilkan harga pasar dan menindak tegas oknum pasar yang merugikan masyarakat.

Keempat, menuntut pemerintah dengan meninjau kembali kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang dalam masa pemulihan ekonomi.

Kelima, menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang Undang-Undang Industri Kecil Menengah (IKM), termasuk pasal-pasal yang bermasalah serta berdampak pada sektor hukum, sosial, ekologi, dan lain-lain.

Keenam, menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan mengevaluasi beberapa orang dari pemerintah yang mengedarkan wacana kepemimpinan tiga periode.

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa mahasiswa itu semula digelar di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di depan Komplek Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri.

Selain Mas Dhito dan Ketua DPRD, penandatanganan tuntutan mahasiswa itu dilakukan pula oleh Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho dan Ketua Umum PC PMII Kediri Muhammad Eko Yulianto.

“Jadi saya mau menyampaikan sekali lagi yang pertama permohonan maaf dari Pemerintah Kabupaten Kediri kalau kami masih dirasa kerja kurang maksimal, tapi bahwa kami tidak mungkin blenjani (blenjani=membohongi, red) rakyat. Itu satu hal yang tolong dipegang betul,” tegas Mas Bup Dhito.

Respon dari Mas Bup Dhito pun ditanggapi oleh wakil pengunjuk rasa,”Alhamdulilah, pemerintah daerah mulai dari Bupati, Ketua DPRD hingga Kapolres sudah bersedia ataupun mengijabahi tuntutan kami. Semoga, nantinya ada kabar baik terkait tuntutan kami dan dapat dijawab pemerintah pusat,” harapnya. (*/Red.BMK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Peduli Sesama Dandim 0808/Blitar Bersama Ketua Persit KCK Cabang XXII Bagikan Takjil
Next post Operasi Pamor Keris Masih Terus Dilakukan Secara Berkala di Kota Malang