Terkait PPKM Darurat Ketum PB PMII Sebut Pemerintah Tidak Tegas Dalam Penerapan Kebijakan PPKM

Jakarta, www.beritamadani.co.id – Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021. Selama PPKM Level 4 berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat makan atau restoran, transportasi, wisata, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2021-2024, Muhammad Abdullah Syukri Meminta agar pemerintah bersikap tegas dalam membuat aturan. Jangan sampai membuat masyarakat risau dan bingung.

“Jangan sampai pemerintah bingung dalam mengambil sikap. Pada satu sisi pemerintah berusaha memprioritaskan aspek kesehatan agar menekan persebaran Covid-19, namun malah  pemerintah terlihat bingung,” papar Abdullah Syukri.

Selain itu, pria yang akrab disapa Gus Abe ini juga menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan yang bersifat parsial. Terlebih terdapat daerah yang tidak menunjukkan kenaikan angka Covid-19. Hal tersbeut akan berdampak pada banyak sektor.

“Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan PPKM secara parsial di setiap daerah yang beresiko mengalami kenaikan kasus Covid-19. Bukan menerapkan kebijakan PPKM secara general meliputi daerah yang bahkan tidak mengalami angka kenaikan kasus Covid-19. Hal tersebut akan berdampak pada sektor ekonomi yang harusnya tetap disupport oleh pemerintah,” tandas Gus Abe

Selain itu, Pria Alumni Jerman ini juga meminta agar pemerintah menjaga kualias pengujian Covid-19. Hal ini bertujuan agar dapat dapat mendapatkan data yang akurat  dan mengetahui persebaran virus secara pasti.

“Pemerintah harus tetap menjaga kualitas dan kuantitas testing agar mengetahui resiko penyebaran pandemi Covid-19, ini bertujuan agar pemerintah mendapatkan data yang aktual dan faktual. Sehingga jika akan membuat kebijakan dapat akurat dan sesuai dengan yang dibutuhkan,” Imbuh Gus Abe.

Pria Alumni Jerman ini juga meminta kepada pemerintah agar melibatkan berbagai pihak atau tokoh Agama hingga tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi dampak positif vaksinasi dan memperkuat Protokol Kesehatan.

“Pemerintah secepatnya harus menjalin komunikasi dan melibatkan berbagai pihak sepeti tokoh Agama hingga tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi memperkuat protokol kesehatan. Selain itu dengan komunikasi dengan berbagai pihak akan mempercepat proses vaksinasi di publik, sehingga dapat membentuk herd immunity,” sambung pria alumni Jerman tersebut.

Tidak hanya itu, Abe juga menekankan agar pemerintah perlu mempercepat penyaluran bansos yang efektif dan tepat sasaran. Bahkan pemerintah harus menindak tegas mereka yang menyalahgunakan wewenang dalam situasi pandemi, terlebih mereka para mafia.

“Pemerintah perlu mempercepat penyaluran bansos yang efektif dan tepat sasaran. Percepatan penyaluran bansos juga harus diiringi dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tidak terjadi potensi konflik antar masyarakat. Pemerintah harus tegas menindak oknum yang berupaya mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi, baik tindakan politisasi kesehatan. Seperti mafia obat, mafia bantuan, dan mafia kesehatan lainnya. Jangan sampai pemerintah lalai dan malah cenderung tidak tegas,” pungkas pria kelahiran Cirebon tersebut. (*/Red)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Positive SSL