Jakarta, www.beritamadani.co.id – Agar upaya pencegahan korupsi melalui jalur edukasi makin optimal maka beberapa hari lalu (5/7/2021) para Dosen Pendidikan Antikorupsi mendeklarasikan Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI).
Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek RI, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng., menyatakan pentingnya perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa yang memiliki sikap budaya antikorupsi dan mewujudkan zona yang berintegritas, bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta perilaku koruptif lainnya.
“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas inisiatif para deklarator membentuk ADPAKI. Saya harap ADPAKI dapat membangun semangat antikorupsi di perguruan tinggi,” katanya.
Ketua Umum terpilih periode 2021-2024, Yusuf Kurniadi, S.Sn., M.I.K., yang merupakan Dosen Universitas Paramadina menyatakan bahwa, “Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada KPK atau penegak hukum lain dalam upaya pemberantasan korupsi, justru keterlibatan masyarakatlah yang akan menentukan keberhasilannya,” ungkapnya.
Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wawan Wardiana menyampaikan bahwa selama ini program KPK yang didengar masyarakat hanya penindakan dan pencegahan. Mulai tahun 2021 berdasarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 2019, strategi pemberantasan korupsi ditambah menjadi tiga yaitu pendidikan.
“KPK tidak main-main dengan strategi ini. Dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi (Perkom) No. 7 Tahun 2020. Pada Perkom tersebut KPK memiliki Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat yang akan melakukan pendidikan antikorupsi pada semua jenjang mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi,” katanya.
Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si., menyampaikan dukungan, kesiapan berkolaborasi dan bersinergi dengan ADPAKI. Saat ini UMJ juga sedang dalam proses pembentukan Pusat Kajian Antikorupsi. (*/Red)
