Malang, www.beritamadani.co.id – Pemerintah saat ini tengah melakukan pencanangan pengembangan Program food estate atau lumbung pangan di sejumlah wilayah. Program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi Indonesia dari ancaman krisis pangan, seperti yang diperingatkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).
Desa Bonjok dan Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, merupakan salah satu titik lahan yang terpilih untuk Pra Kondisi dalam pengembangan Program food estate tersebut. Hal ini pun nyatanya disambut dengan antusias oleh para petani dan Kepala Desa setempat.
“Dengan adanya rencana pengembangan food estate ini, petani di sini menjadi lebih semangat dalam bertani. Kami 100% sangat antusias dengan rencana pemerintah ini,” ungkap Kepala Desa Sumberagung, Suhartono.
Suhartono menambahkan, bantuan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) sebenarnya sangat banyak dalam berbagai program. Namun kondisi alam menjadi kendala utama untuk petani berproduksi.”Contohnya untuk musim tanam April- September (ASEP) 2020 menjadi mundur hingga saat ini karena mulai dari April hingga minggu lalu lahan banjir,” sambungnya.
Menurutnya, lahan pertanian di desa tersebut sangat subur dan petani fokus berproduksi untuk menanam komoditas tanaman pangan dan hortikultura seperti padi dan cabe. Namun karena kondisi alam, kini minat petani berkurang untuk bertani.”Petani di sini berharap program food estate ini menjadi penyemangat kami untuk mengembalikan minat petani lain ke sawah. Semoga program pemerintah ini sukses ya,” ujar Suharsono.
Selain itu, pengembangan food estate yang sedang digarap oleh pemerintah ini merupakan food estate modern, sehingga tidak hanya manual tetapi juga harus dengan skilled labour. Tenaga kerja dibutuhkan yang terlatih karena bukan hanya menyangkut produksi tetapi juga sampai ke pascaproduksi. Pengembangan lahan perhutani menjadi lumbung pangan berada di kawasan aluvial pada lahan pengembangan kopi. Ini telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Di tempat yang sama, Menteri Pertanian yang di wakili Sekertaris Ditjen Hortikultura Dr. Ir. Retno Sri Hartati Mulyandri,Msi, mengatakan optimalisasi lahan ini dinilai menjadi salah satu terobosan yang tengah fokus dilakukan untuk meningkatkan atau mengamankan ketersediaan pangan dalam negeri sehingga kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri.
“Mentan menginstruksikan kepada saya untuk mempersiapkan di berbagai Provinsi untuk menjadi lumbung pangan. Dengan potensi lahan yang ada, sehingga menjadi lahan pertanian produktif, kita yakin membangun lumbung pangan di Kabupaten Malang pasti berhasil, bahka kalau melihat Alpukat Pameling, Malang serasa sudah Food Estate,” kata Retno, Minggu (29/11/2020)
Inisiator dan sekaligus Chairman Jelajah Desa Pangan ( JDP ) Tony Setiawan menyesalkan atas sikap Pemerintah Kabupaten Malang, terutama Dinas Pertanian, kenapa? Saya ini sangat kepingin dan bercita cita membangun Malang, karena saya juga asli Malang, food estate ini salah satu progam Presiden Joko Widodo, untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pangan.
Dengan adanya Jelajah Desa Pangan (JDP) kami bisa langsung melihat potensi-potensi desa di Malang, bahkan kegiatan Jelajah Desa Pangan, di asprisiasi langsung oleh tiga Kementerian, justru pemerintah daerah yang sama sekali tidak merespon,” tuturnya.
Lanjutnya, Proyek food estate kawasan aluvial pada lahan-lahan tidur memiliki lahan potensial seluas 150 Hektare. Pengembangan lahan food estate didua desa juga disambut senang oleh kepala desanya.
“Akan tetapi pemerintah daerah sendiri yang sama sekali tidak merespon, dan ini perlu dikaji ulang, apakah kegiatan kami merugikan Pemerintah Daerah atau tidak, justru ini titik awal kami untuk membantu Petani agar sejahtera,” cetus Tony.
Padahal, menurut Tony, kalau Food Estate bener-bener terwujud di Kabupaten Malang, maka Malang akan segera menjadi Kawasan Pangan dan Wisata yang terintegrasi,” pungkas Tony. (Ard/Red)
