Jakarta,Beritamadani.co.id – Perwakilan Warga Madyopuro Kota Malang yang terdampak pembebasan lahan Tol Mapan, menghadiri sidang pertama gugatan ganti rugi di PN Jakarta selatan, pada Hari Selasa, 17 Oktober 2017. Pada sidang pertama gugatan terhadap Menteri PUPR ini didampingi kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh warga yaitu Sumardhan,SH. dan Ari Hariadi,SH.
Sidang pertama ini diketuai Hakim R. Iswahyudi Widodo,SH.,MH. dan Hakim lainnya adalah Irfan,SH.,MH. dan Ahmad Guntur,SH.,dengan hasil keputusan bahwa sidang diundur 1 minggu karena ketidakhadiran kuasa hukum tergugat.
Pada moment ini Ketua FKWT Endi Sampurna dan wakilnya El-Hamdy,Amd.,beserta kuasa hukumnya mendatangi Kantor Komnas HAM. Mereka berencana menemui Fella Oktarini tetapi orang yang dituju sedang tidak ada ditempat.
Dalam kunjungan ini pihak perwakilan dari FKWT ditemui oleh Staf Komnas HAM Sri Ekawati. Inti dari kunjungan ini disampaikan bahwa warga terdampak Tol Mapan mengharapkan Komnas HAM bisa datang ke lapangan, melakukan mediasi dan mencarikan solusi.
Pada kesempatan pertemuan ini El-Hamdy,Amd., menyampaikan bahwa warga melalui FKWT telah melaporkan masalah ini Kepada Presiden RI Joko Widodo, melalui surat yang dikirimkan oleh Ketua FKWT, Nomor: 70/FKWT/MDY/IX/2017.Tanggal 18 September 2017 dan diterima Staf TU Kantor Kepresidenan RI, Tgl.28 September 2017.
Sidang selanjutnya diagendakan akan dilaksanakan pada, 24 Oktober 2017, dipastikan bahwa Perwakilan FKWT bersama kuasa hukumnya dari EDANLAW akan hadir pada sidang kedua tersebut.
Alasan Warga Madyopuro Kota Malang sehingga tetap berjuang sampai detik ini, adalah oleh karena proses ganti rugi yang banyak ketimpangan dan kesenjangan, sehingga warga merasa kehilangan atas hak tanahnya bila tidak mendapatkan ganti rugi yang layak, berdasarkan harga keekonomian saat ini. (Dave)
